Gubernur DIY Sultan HB X Siap Dialog dengan ARDY, Dimediasi Ombudsman RI

Kompas.com - 17/02/2021, 23:05 WIB
Kadarmanta Baskara Aji saat ditemui di kompleks kepatihan, Yogyakarta Kompas.com/Wisang Seto PangaribowoKadarmanta Baskara Aji saat ditemui di kompleks kepatihan, Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) siap menjadi mediator antara Pemerintah DIY dengan ARDY terkait disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka. Aturan itu dianggap tidak demokratis.

"Saya kira kalau tadi apa yang disampaikan dialog dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Pak Gubernur, Pak Budi (Kepala Biro Hukum DIY), seperti yang disampaikan pak Budi dan intinya kalau memang diperlukan, dimediasi oleh ORI untuk kita bertemu. Pak Gubernur prinsipnya siap. Kapan saja, mau di mana, untuk dialog enggak ada masalah," ujar Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji, setelah bertemu dengan Ombudsman RI, di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (17/2/2021).

Baca juga: ARDY Laporkan Gubernur DIY Sultan HB X ke Komnas HAM

Menurut Aji, disahkannya Pergub no 1 tahun 2021 bertujuan bukan untuk membatasi seseorang untuk melakukan aktivitas di Yogyakarta.

Selain itu, dirinya menyampaikan, pemerintah daerah adalah milik masyarakat sehingga jika ada yang merasa keberatan dengan Pergub tersebut pihaknya membuka pintu dialog dengan siapa saja.

"Tujuan kita ini kan bukan untuk melakukan pembatasan terhadap seseorang untuk melakukan aktivitas di Yogyakarta. Sebetulnya bukan itu. Kita ini ingin supaya, mari kita dialogkan kalau memang ada hal yang perlu kita sepakati bersama," kata dia.

Disinggung terkait pelaporan Gubernur DIY ke Komnas HAM oleh ARDY, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Aji juga siap untuk memberikan penjelasan kepada Komnas HAM.

"Saya kira enggak ada masalah, itu hak kan. Jadi silakan saja kalau kemudian nanti kami harus memberikan penjelasan terkait dgn laporan mereka," kata dia.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masturi menyampaikan, pihaknya bertemu dengan Pemerintah DIY untuk meminta penjelasan latar belakang Pergub No 1 Tahun 2021, seperti landasan filosofis, sejarah, yuridis dan sosiologis.

Budhi mengatakan, selain meminta penjelasan, pihaknya juga melihat apakah dari Pergub ini berdampak dengan pelayanan publik dalam konteks penyampaian hak-hak aspirasi warga.

"Apakah pergub itu nanti berimplikasi terhadap pelayanan publik dalam konteks penyampaian hak-hak aspirasi warga. Itu yang akan kita kaji. Pada tahap pertemuan ini kita baru mendengarkan background, filosofi, histori, yuridis dan sosiologis Gubernur sebagai pembuat kebijakan yang melatarbelakangi terbitnya kebijakan Pergub no 1 thn 2021 itu," jelasnya.

Baca juga: Ganjar Tetapkan 17 Sekda Sebagai Pelaksana Harian Kepala Daerah di Jawa Tengah

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KM Fajar Baru 8 Terbakar Saat Bersandar di Pelabuhan Rakyat Sorong, Korban Jiwa Nihil

KM Fajar Baru 8 Terbakar Saat Bersandar di Pelabuhan Rakyat Sorong, Korban Jiwa Nihil

Regional
Kacang Tak Lupa Kulit, Ganjar Sempatkan Diri Sowan ke Rumah Indekos Semasa Kuliah

Kacang Tak Lupa Kulit, Ganjar Sempatkan Diri Sowan ke Rumah Indekos Semasa Kuliah

Regional
'Herlis Memang Pulang Kampung, Tapi Sudah Jadi Mayat'

"Herlis Memang Pulang Kampung, Tapi Sudah Jadi Mayat"

Regional
Kebijakan Wali Kota Hendi Antar Semarang Jadi Pilot Project Pendataan Keluarga

Kebijakan Wali Kota Hendi Antar Semarang Jadi Pilot Project Pendataan Keluarga

Regional
Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Regional
Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Regional
Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Regional
Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Regional
Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah 'Siap, Pak'

Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah "Siap, Pak"

Regional
Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

Regional
Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Nama Ahli Waris Diubah, Anak Laporkan Ibu Kandung ke Polisi, Ini Ceritanya

Regional
Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Sandera Anak dan Rampok Uang Rp 70 Juta, Pria Ini Ditangkap 2 Jam Setelah Bebas dari Penjara

Regional
Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Nur, Mantan Pegawai BCA, Ceritakan Awal Mula Salah Transfer Uang Rp 51 Juta hingga Ardi Dipenjara

Regional
Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Kampung Mati di Ponorogo, Berawal dari Pembangunan Pesantren Tahun 1850 hingga Warga Pindah karena Sepi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X