Pemprov DIY Siap Ikuti Aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali

Kompas.com - 06/01/2021, 17:22 WIB
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, saat ditemui di kantor Gubernut kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Kompas.com/Wisang Seto PangaribowoSekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, saat ditemui di kantor Gubernut kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat membuat kebijakan berupa pembatasan sosial di Jawa dan Bali.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Istimewa Yogyakarta mengaku siap untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, dirinya baru saja mendampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat rapat daring dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua KPC-PEN Airlangga Hartarto.

“Untuk wilayah Jawa Bali terutama itu perlu ada pembatasan pergerakan orang. Saya kira hampir sama dengan aturan kita buat pada saat libur Natal dan Tahun Baru, 24 (Desember-red) sampai tanggal 8 tentang pembatasan tempat wisata,” kata AJi saat dihubungi wartawan, Rabu (6/1/2021).

Baca juga: Pembatasan Kegiatan Jawa-Bali, Pusat Perbelanjaan Tutup Jam 19.00

“Pemerintah DIY siap terkait adanya pembatasan Jawa Bali,” tambah dia.

Aji menyampaikan, Kamis besok Pemprov DIY akan memanggil bupati dan wali kota di DIY guna melakukan rapat terkait pembatasan seperti apa yang nantinya diterapkan di DIY.

“Semua dikembalikan ke daerah sesuai kondisi masing-masing daerah. Untuk itu dalam rangka merumuskan ini, karena diminta memberlakukan pada tanggal 11 sampai dengan 25 Januari, kita akan rapat dengan bupati dan walikota,” kata dia.

Salah satu yang diatur dalam kebijakan pembatasan sosial Jawa Bali adalah soal work from home (WFH). Menurut Aji, hal tersebut akan disampaikan kepada kepala daerah dan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

“Yang disampaikan (pemerintah pusat) itu jadi acuan untuk dalam rangka menyusun regulasi ada. Tapi tidak semuanya tetapi bisa saja tambahan dari itu,” jelas Aji.

Baca juga: Airlangga: Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali Berdasarkan Pergub

Tidak hanya soal pegawai yang di-WFH kan, menurut Aji yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pembatasan jumlah pengunjung, jam buka dan tutup usaha, dan pembatasan jumlah tempat ibadah.

“Nanti apa saja yang akan kita masukkan di regulasi di DIY hasilnya besok,” ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melahirkan Seorang Diri di Kamar Mandi, Mahasiswi Calon Perawat Tega Bunuh Bayinya

Melahirkan Seorang Diri di Kamar Mandi, Mahasiswi Calon Perawat Tega Bunuh Bayinya

Regional
Kristen Gray Akhirnya Dideportasi Setelah Viral karena Twitnya soal Bali

Kristen Gray Akhirnya Dideportasi Setelah Viral karena Twitnya soal Bali

Regional
Korban Gempa Harus Antre Berjam-jam di Rumah Wakil Bupati Mamuju untuk Dapat Bantuan

Korban Gempa Harus Antre Berjam-jam di Rumah Wakil Bupati Mamuju untuk Dapat Bantuan

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 19 Januari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 19 Januari 2021

Regional
2 Korban Gempa di Majene Meninggal Dunia di Lokasi Pengungsian

2 Korban Gempa di Majene Meninggal Dunia di Lokasi Pengungsian

Regional
Kenang Konflik Ambon 1999, Pemuda Masjid Ziarah ke Taman Makam Syuhada

Kenang Konflik Ambon 1999, Pemuda Masjid Ziarah ke Taman Makam Syuhada

Regional
100 Warga Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19 dari RS, Kapolres: Mereka Tak Terkendali

100 Warga Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19 dari RS, Kapolres: Mereka Tak Terkendali

Regional
5 Fakta Mahasiswi Bunuh Bayi yang Baru Dilahirkannya, Dicekik dan Disumpal dengan Kapur Toilet, Terancam 15 Tahun Penjara

5 Fakta Mahasiswi Bunuh Bayi yang Baru Dilahirkannya, Dicekik dan Disumpal dengan Kapur Toilet, Terancam 15 Tahun Penjara

Regional
Belum Jadi Tersangka, 17 Terduga Teroris di Makassar Diperpanjang Penahanannya

Belum Jadi Tersangka, 17 Terduga Teroris di Makassar Diperpanjang Penahanannya

Regional
Sudah 1,5 Bulan Tempat Penghidupan Mereka Terendam Banjir

Sudah 1,5 Bulan Tempat Penghidupan Mereka Terendam Banjir

Regional
10 Pendaki Gunung Dempo Kena 'Blacklist' akibat Mengambil Kayu Panjang Umur

10 Pendaki Gunung Dempo Kena "Blacklist" akibat Mengambil Kayu Panjang Umur

Regional
Bupati Manggarai Timur Positif Covid-19 Tanpa Gejala, Jalani Isolasi Mandiri di Rumah Dinas

Bupati Manggarai Timur Positif Covid-19 Tanpa Gejala, Jalani Isolasi Mandiri di Rumah Dinas

Regional
Sultan HB X Minta Informasi Covid-19 di DIY Disampaikan 3 Kali Sehari

Sultan HB X Minta Informasi Covid-19 di DIY Disampaikan 3 Kali Sehari

Regional
Dampak Hujan Es dan Angin Puting Beliung di Cianjur, 70 Rumah Rusak

Dampak Hujan Es dan Angin Puting Beliung di Cianjur, 70 Rumah Rusak

Regional
Sepulang Beri Bantuan Korban Longsor, Pria Ini Tewas Ditikam Anggota Geng Motor, Ini Kronologinya

Sepulang Beri Bantuan Korban Longsor, Pria Ini Tewas Ditikam Anggota Geng Motor, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X