UMP DIY Naik Sebanyak 3,54 Persen, Berlaku 1 Januari 2021

Kompas.com - 31/10/2020, 16:22 WIB
Ilustrasi pekerja thikstockphotosIlustrasi pekerja

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021. Kenaikan UMP DIY sebesar 3,54 persen dibandingkan tahun lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria Nugrahadi menjelaskan, Gubernur DIY meneken Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020 tentang Penetapan UMP DIY.

Baca juga: Pusat Tolak Kenaikan UMP, Ganjar: Jateng Naik 3,27 Persen

"UMP DIY tahun 2021 ditetapkan naik sebesar 3.54%. UMP DIY 2021 sebesar Rp 1.765.000," kata Aria lewat keterangan resmi yang diterima, Sabtu (31/10/2020).

Aria mengatakan, keputusan menaikkan UMP diambil berdasarkan pertimbangan rekomendasi dari Dewan Pengupahan DIY yang dikeluarkan Jumat (30/10/2020).

"Rekomendasi dewan pengupahan merupakan hasil dari sidang pleno dewan pengupahan DIY yang dihadiri dari tiga unsur pertama adalah unsur buruh atau pekerja, kedua pengusaha, ketiga adalah pemerintah," ujarnya.

Berdasarkan rekomendasi, disepakati kenaikan sebesar 3,33 persen berdasarkan kajian tenaga ahli menggunakan data dari BPS. Sementara pihak buruh meminta kenaikan 4 persen.

“Kajian kenaikan menggunakan data dari BPS yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Berdasarkan rekomendasi Gubernur DIY menetapkan UMP DIY, sebesar Rp 1.765.000 dan berlaku mulai 1 Januari 2021,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kadarmanta Baskara Aji menambahkan, salah satu alasan UMP DIY naik karena lokasi yang bertetangga dengan Jawa Tengah.

“UMP di DIY masih terendah se-Indonesia padahal kita berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, itu salah satu alasan juga. Namun juga memang diatur ada peraturan pemerintah untuk menghitung kenaikan atau penurunan tergantung dengan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi maka kita gunakan itu walaupun ada SE Kementrian 2021 ditetapkan sama dengan 2020,” kata Kadarmanta di Hotel Royal Ambarukmo, Sabtu.

Pemprov DIY berharap kenaikan ini bisa meningkatkan daya beli buruh dan masyarakat selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Saya Kaget Lihat di Facebook, Banyak Orang Bilang Suami Saya Mirip Pak Jokowi

Kadarmanta mengatakan, UMKM yang belum bisa menaikkan UMP sesuai yang ditetapkan bisa mengajukan penundaan.

"Bisa mengajukan ke Gubernur berdasarkan koordinasi dengan bipartit, dengan melampirkan laporan keuangan," jelasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita di Balik King Kobra Lolos dari Paket Ekspedisi, Dikecam Warganet hingga Tips Pecinta Reptil

Cerita di Balik King Kobra Lolos dari Paket Ekspedisi, Dikecam Warganet hingga Tips Pecinta Reptil

Regional
Sempat Dikira Boneka, Jasad Bayi Kembar Ditemukan Tersangkut Pintu Air di Semarang

Sempat Dikira Boneka, Jasad Bayi Kembar Ditemukan Tersangkut Pintu Air di Semarang

Regional
Ruang Isolasi di Kulon Progo Penuh, RS Swasta Sediakan Kamar untuk Pasien Covid-19

Ruang Isolasi di Kulon Progo Penuh, RS Swasta Sediakan Kamar untuk Pasien Covid-19

Regional
Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen Masuk Tahap Pengadaan Tanah

Pembangunan Tol Yogyakarta-Bawen Masuk Tahap Pengadaan Tanah

Regional
Rumah Sakit Terapung TNI AL Bersandar di Mamuju, Sebagian Pasien Dipindahkan ke Kapal

Rumah Sakit Terapung TNI AL Bersandar di Mamuju, Sebagian Pasien Dipindahkan ke Kapal

Regional
Hasil Evaluasi 8 Hari PPKM di Surabaya: Paling Banyak Tertular Covid-19 dari Kontak Erat Keluarga

Hasil Evaluasi 8 Hari PPKM di Surabaya: Paling Banyak Tertular Covid-19 dari Kontak Erat Keluarga

Regional
Ketua DPRD Muara Enim Aries HB Divonis 5 Tahun Penjara

Ketua DPRD Muara Enim Aries HB Divonis 5 Tahun Penjara

Regional
Mengaku Punya Kista, Mahasiswi Magang Ini Ternyata Hamil, Bayinya Dibunuh dengan Sadis

Mengaku Punya Kista, Mahasiswi Magang Ini Ternyata Hamil, Bayinya Dibunuh dengan Sadis

Regional
Pencuri Kotak Amal Masjid Ditangkap, Polisi Sempat Perlihatkan Rekaman CCTV ke Istri Pelaku

Pencuri Kotak Amal Masjid Ditangkap, Polisi Sempat Perlihatkan Rekaman CCTV ke Istri Pelaku

Regional
1.912 Nakes di Solo Terdaftar Vaksinasi Covid-19, 35 Tidak Hadir Tanpa Keterangan

1.912 Nakes di Solo Terdaftar Vaksinasi Covid-19, 35 Tidak Hadir Tanpa Keterangan

Regional
Disebut Paling Tidak Disiplin Pakai Masker, Pangandaran Ternyata Terbaik soal Lainnya

Disebut Paling Tidak Disiplin Pakai Masker, Pangandaran Ternyata Terbaik soal Lainnya

Regional
PSBB Banten Diperpanjang Lagi hingga 17 Februari

PSBB Banten Diperpanjang Lagi hingga 17 Februari

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 19 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 19 Januari 2021

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 19 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 19 Januari 2021

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 19 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 19 Januari 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X