"Visi Misi Penegakan Hukum Bebas Korupsi Jelas Gagal Dicapai Jokowi Ma'ruf Setahun Ini"

KOMPAS.com- Rapor merah pemberantasan korupsi disematkan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Sebab, Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menilai terjadi kemunduran signifikan pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih selama setahun ini.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman menegaskan, kondisi yang terjadi tak sejalan dengan visi misi pemerintahan Jokowi.

"Jika dilihat dari visi misi Jokowi Ma'ruf, penegakan hukum bebas korupsi dan pemerintahan bersih. Misi ini jelas gagal dicapai Jokowi Ma'ruf satu tahun ini," kata Zaenur.

"Justru satu tahun ini terjadi kemunduran yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya maupun dibandingkan periode sebelumnya," lanjut dia.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf Amin, Pukat UGM Beri Rapor Merah

Alasan rapor merah, lumpuhnya KPK

TOTO SIHONO Ilustrasi KPK

"Kenapa dikatakan rapor merah, karena dalam satu tahun ini yang pertama KPK lumpuh, lumpuhnya KPK disebabkan karena revisi UU KPK yang dilakukan Jokowi dan parlemen," kata dia.

Tak adanya pengungkapan kasus korupsi strategis hingga saat ini disebut sebagai salah satu indikasi kelumpuhan KPK.

Kemudian, kini KPK juga dinilai telah kehilangan independensinya.

"Jadi dalam satu tahun Jokowi Ma'ruf lumpuh tidak bisa bongkar kasus strategis, kakap dan KPK kehilangan independensi karena UU revisi itu memberikan kesempatan campur tangan pemerintah ke dalam institusi KPK," terang Zaenur.

Baca juga: Dinilai Hedonisme karena Rencana Mobil Dinas, Pimpinan KPK Persilakan Publik Menilai