Pegawai KPK Jadi ASN, Tjahjo Kumolo: Enak kalau Sudah Jadi PNS

Kompas.com - 04/11/2019, 18:26 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan usai menghadiri acara penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota di Kepatihan, Senin (4/11/2019). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui wartawan usai menghadiri acara penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota di Kepatihan, Senin (4/11/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyampaikan, masih menerima masukan terkait status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Termasuk mendengar masukan dari para pejabat KPK.

"Sekarang kami menerima masukan-masukan, dari pejabat KPK kami juga menerima masukan, nanti kita atur dengan baik," ujar Tjahjo usai menghadiri penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 lingkup Pemda DIY dan Pemkab/Kota di Kepatihan, Senin (4/11/2019).

Baca juga: Pegawai KPK Jadi ASN, BKN Sebut Mekanisme Peralihan Tergantung Komisioner Baru

Tjahjo mengatakan, status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan Undang-undang No 19 tahun 2019. Sehingga amanat undang-undang tersebut harus dijalankan.

Menurut Tjahjo, setelah pegawai KPK statusnya menjadi ASN, mereka tidak hanya bertugas di satu lembaga saja, tapi bisa bertugas di kementerian lain.

"Tapi kan enak kalau sudah menjadi PNS, menjadi pegawai KPK dia bisa tugas di kementerian lembaga yang lain, tidak hanya di satu lembaga itu saja. Bisa mutar di mana-mana, bisa menjadi pegawai Kemenpan RB," ujar Tjahjo.

DPR telah mengesahkan revisi UU KPK. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Setelah direvisi, status kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif, tetapi tetap melaksanakan tugas dan kewenangan secara independen.

Selain itu, status kepegawaian KPK juga berubah menjadi ASN. Mereka pun tunduk pada ketentuan UU ASN.

Baca juga: Menpan RB Soal Pegawai KPK Jadi ASN: Ada Proses Seleksi Dong...

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MLTR Mendapat Sambutan Hangat Saat Konser di Semarang

MLTR Mendapat Sambutan Hangat Saat Konser di Semarang

Regional
Fakta Lengkap Banjir dan Longsor di Agam, Diduga karena Pembalakan Liar hingga Tetapkan Status Tanggap Darurat

Fakta Lengkap Banjir dan Longsor di Agam, Diduga karena Pembalakan Liar hingga Tetapkan Status Tanggap Darurat

Regional
[POPULER NUSANTARA] Respon Wishnutama soal Bali Tak Layak Dikunjungi | Driver Ojek Online Minta Maaf

[POPULER NUSANTARA] Respon Wishnutama soal Bali Tak Layak Dikunjungi | Driver Ojek Online Minta Maaf

Regional
Fakta Bali Disarankan Tak Dikunjungi Pada 2020, Tanggapan Pemerintah hingga Akan Kumpulkan Pelaku Pariwisata

Fakta Bali Disarankan Tak Dikunjungi Pada 2020, Tanggapan Pemerintah hingga Akan Kumpulkan Pelaku Pariwisata

Regional
Angin Puting Beliung di Enrekang, 6 Rumah Rusak, 1 Nyaris Roboh

Angin Puting Beliung di Enrekang, 6 Rumah Rusak, 1 Nyaris Roboh

Regional
Warga Surabaya Ingin Risma Buat Taman Berisi Pohon Tabebuya

Warga Surabaya Ingin Risma Buat Taman Berisi Pohon Tabebuya

Regional
Lima Gempa Bumi Guncang Sumbar dalam Kurun Seminggu

Lima Gempa Bumi Guncang Sumbar dalam Kurun Seminggu

Regional
Kulon Progo Bakal Terapkan Denda hingga Penjara bagi Perokok di Kawasan Tanpa Rokok

Kulon Progo Bakal Terapkan Denda hingga Penjara bagi Perokok di Kawasan Tanpa Rokok

Regional
Turis Belanda Tewas Bunuh Diri, Tinggalkan Surat Wasiat Minta Maaf

Turis Belanda Tewas Bunuh Diri, Tinggalkan Surat Wasiat Minta Maaf

Regional
Izin Operasional Bandara Notohadinegoro Jember Mati Sejak Maret 2018

Izin Operasional Bandara Notohadinegoro Jember Mati Sejak Maret 2018

Regional
Kronologi Bentrok Antar Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen

Kronologi Bentrok Antar Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen

Regional
Setelah 48 Jam, Akses Jalan yang Tertutup Longsor di Agam Bisa Terbuka

Setelah 48 Jam, Akses Jalan yang Tertutup Longsor di Agam Bisa Terbuka

Regional
Nenek Hilang 7 Hari di Hutan, Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian

Nenek Hilang 7 Hari di Hutan, Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian

Regional
Investor Serbu Jateng, Nilai Investasi Masuk Capai Rp 211,19 Triliun

Investor Serbu Jateng, Nilai Investasi Masuk Capai Rp 211,19 Triliun

Regional
Gubernur Olly Lobi Pemerintah Pusat agar KTT G20 Tahun 2023 Digelar di Sulawesi Utara

Gubernur Olly Lobi Pemerintah Pusat agar KTT G20 Tahun 2023 Digelar di Sulawesi Utara

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X