Ini Alasan Mahfud MD Sebut KPK Tidak Bisa Serahkan Mandat ke Presiden

Kompas.com - 15/09/2019, 15:43 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Komstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan di Cafe De Tambir, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019). KOMPAS.com/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAMantan Ketua Mahkamah Komstitusi (MK) Mahfud MD saat memberikan keterangan kepada wartawan di Cafe De Tambir, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahmud MD menyampaikan Komisioner KPK tidak bisa menyerahkan mandat kepada presiden.

Sebab, secara hukum, komisioner KPK bukan mandataris presiden.

Hal itu disampaikan  Mahfud MD di Yogyakarta, Minggu (15/09/2019). 

"Terakhir itu ada berita bahwa pimpinan KPK menyerahkan mandat kepada presiden sehingga KPK secara yuridis dianggap tidak ada yang memimpin. Dan rakyat resah, bagimana nasib perkara-perkara yang sudah berjalan dan sebagainya," ujar Mahfud MD. 

Baca juga: Mahfud MD: Secara Hukum, KPK Tak Bisa Serahkan Mandat ke Presiden

Mahfud MD mengungkapkan komisioner KPK tidak bisa menyerahkan mandat kepada presiden. Sebab presiden tidak pernah memberikan mandat kepada Komisioner KPK.

Dijelaskanya, mandataris dalam ilmu hukum artinya orang yang diberi tugas oleh pejabat tertentu dan yang bertanggungjawab pejabat yang memberi tugas.

Sehingga yang diberi tugas itu disebut mandataris.

Mahfud mencontohkan, sebelum tahun 2002 presiden adalah mandataris MPR. Sebab presiden ditugaskan oleh MPR.

"Secara hukum, komisioner KPK itu bukan mandataris presiden. Presiden tidak pernah memberikan mandat kepada dia," katanya. 

Baca juga: Mahfud MD: Sekarang Waktunya Presiden Ajak Bicara Pimpinan KPK

Ditegaskannya, KPK bukan mandataris siapapun. KPK adalah lembaga yang independen.

"KPK itu lembaga independent meskipun ada di lingkaran kepengurusan eksekutif, tetapi bukan bawahan pemerintah. Secara yuridis mengembalikan mandat itu bukan berarti KPK kosong karena KPK bukan mandataris presiden," ungkapnya. 

Serahkan mandat

Seperti diberitakan sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo.

Pernyataan ini, disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers.

Salah satu pimpinan KPK yang mundur alias menyerahkan mandat adalah Wakil ketua KPK Saut Situmorang

Baca juga: Ngabalin Nilai Pimpinan KPK Kekanak-kanakan karena Serahkan Mandat

"Saya kemarin juga saya mengundurkan diri itu kan harus ada sah saya diterima pengunduran diri kemarin masih tanda tangan sprintan juga surat perintah penahanan. Saya menyatakan mundur kan harus resmi dulu bahwa saya mundur," kata Saut seusai mengisi pagelaran dongeng di Hutan Pinus, Mangunan, Bantul, Yogyakarta, Minggu (15/9/2019).

Menurut dia, surat pengunduran dirinya hanya untuk internal KPK, tetapi malah tersebar ke masyarakat.

Saat kembali disinggung mengenai alasan dirinya mundur, Saut menjawab diplomatis. "Sudahlah gak usah itu (alasan mundur), buat saya sendiri itu. Nanti akan debatebel," ucap Saut.

Ia pun tak masalah apabila harus menunggu pimpinan KPK baru dilantik pada 21 Desember. Dengan begitu, Saut dan pimpinan lainnya bisa menyampaikan masukan langsung kepada pimpinan KPK baru.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buru DPO Pemerkosa Anak, Polisi Janjikan Imbalan Rp 10 Juta, Ini Alasannya

Buru DPO Pemerkosa Anak, Polisi Janjikan Imbalan Rp 10 Juta, Ini Alasannya

Regional
Cerita Sugeng, Difabel Pembuat Gitar yang Alih Profesi demi Bertahan di Tengah Wabah

Cerita Sugeng, Difabel Pembuat Gitar yang Alih Profesi demi Bertahan di Tengah Wabah

Regional
TNI Kejar 2 Kapal China yang Bawa Jenazah WNI hingga Perairan Singapura, Nyaris Gagal Ditangkap

TNI Kejar 2 Kapal China yang Bawa Jenazah WNI hingga Perairan Singapura, Nyaris Gagal Ditangkap

Regional
Kronologi Penangkapan Penjual Bayi Lewat Facebook di Yogyakarta, Terbongkar Saat Bayi Dibawa Kabur

Kronologi Penangkapan Penjual Bayi Lewat Facebook di Yogyakarta, Terbongkar Saat Bayi Dibawa Kabur

Regional
2 Orang Ini Bersihkan Lahan dengan Cara Dibakar, Kebakaran Berjarak 50 Meter dari Permukiman

2 Orang Ini Bersihkan Lahan dengan Cara Dibakar, Kebakaran Berjarak 50 Meter dari Permukiman

Regional
Polisi Beri Hadiah Rp 10 Juta Bila Temukan DPO Pemerkosa Anak di Bawah Umur Ini

Polisi Beri Hadiah Rp 10 Juta Bila Temukan DPO Pemerkosa Anak di Bawah Umur Ini

Regional
Dunia Butuh 15 Juta Ton Udang, Menteri KKP: Indonesia Baru Menyuplai 860.000 Ton

Dunia Butuh 15 Juta Ton Udang, Menteri KKP: Indonesia Baru Menyuplai 860.000 Ton

Regional
Cerita Satpol PP Padang: Ada Anggota yang Ditendang karena Tegur Warga Tak Pakai Masker

Cerita Satpol PP Padang: Ada Anggota yang Ditendang karena Tegur Warga Tak Pakai Masker

Regional
Positif Covid-19, Pria Ini Dijemput Usai Shalat Berjamaah, 12 Kerabat Langsung Diisolasi

Positif Covid-19, Pria Ini Dijemput Usai Shalat Berjamaah, 12 Kerabat Langsung Diisolasi

Regional
Polisi Bongkar Praktik Adopsi Bayi Ilegal via Facebook di Yogya, Dijual Rp 20 Juta, Libatkan Oknum Bidan

Polisi Bongkar Praktik Adopsi Bayi Ilegal via Facebook di Yogya, Dijual Rp 20 Juta, Libatkan Oknum Bidan

Regional
Gadis Ini Pamit Cari Kerja Malah Ditemukan Tewas di Penginapan, Ini Motif Pembunuhnya

Gadis Ini Pamit Cari Kerja Malah Ditemukan Tewas di Penginapan, Ini Motif Pembunuhnya

Regional
Tinjau Pembangunan Jembatan di Banjarmasin, Menteri PUPR: Jangan Terlalu Cepat Impor Material

Tinjau Pembangunan Jembatan di Banjarmasin, Menteri PUPR: Jangan Terlalu Cepat Impor Material

Regional
TNI: Dua Kapal China Dikejar, Ditemukan 22 Pekerja WNI, Satu Tewas di Freezer

TNI: Dua Kapal China Dikejar, Ditemukan 22 Pekerja WNI, Satu Tewas di Freezer

Regional
Bawaslu Jatim: Bansos Covid-19 Rawan Dipolitisasi Calon Petahana

Bawaslu Jatim: Bansos Covid-19 Rawan Dipolitisasi Calon Petahana

Regional
Kereta dari Bandung ke Jakarta Bertambah, Ini 3 Jadwal Tambahannya

Kereta dari Bandung ke Jakarta Bertambah, Ini 3 Jadwal Tambahannya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X