KPK Hibahkan Aset Rampasan dari Djoko Susilo Senilai Rp 19,5 M ke Pemda DIY

Kompas.com - 04/09/2019, 17:58 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat jumpa pers usai penyerahan hibah aset hasil rampasan negara, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMAWakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat jumpa pers usai penyerahan hibah aset hasil rampasan negara, Rabu (4/9/2019).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menghibahkan aset rampasan negara berupa dua bidang tanah dan bangunan ke Pemda DIY, Rabu (4/9/2019).

Aset itu merupakan hasil rampasan negara dari mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo, dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengadaan simulator SIM tahun 2011.

Acara penyerahan digelar di gedung Pracimasono, Kompleks kantor Kepatihan Yogyakarta.

Penyerahaan hibah ini dilakukan langsung oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

"Jadi ini sudah inkrah. Jadi pengadilan sudah memutuskan bahwa itu memang bukan milik yang bersangkutan," ujar Saut dalam jumpa pers usai acara kegiatan di kompleks Kantor Kepatihan, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Dilelang KPK, 2 Bidang Tanah Milik Djoko Susilo Laku Rp 428 Juta

Aset rampasan negara ini berada di dalam benteng Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Aset pertama yang dihibahkan ke Pemda DIY yakni sebidang tanah dan bangunan di Jalan Langenastran Kidul No 7.

Luas tanah tercatat 573 meter persegi dan bangunan seluas 226 meter persegi.

Aset kedua yang dihibahkan berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Patehan Lor No 36. Luas tanah 2.057 meter persegi dan bangunan seluas 880 meter persegi.

Nilai total aset ini kurang lebih Rp 19,5 miliar.

Saut mengatakan, Sri Sultan sudah mengajukan permohonan pada awal tahun lalu. Namun, baru bisa di hibahkan saat ini.

Aset rampasan negara ini pada 2011 sudah sempat proses lelang. Hanya saja setelah dilelang tidak ada yang berminat.

"Sudah dilelang lama tetapi tidak laku. Berarti Allah lagi bekerja supaya dikembalikan kepemiliknya. Sultan sudah menjelaskan itu daerah heritage, dilihat hanya bangunan fisik, tetapi mempunyai nilai sejarah," ujarnya.

Saut menjelaskan, dia sudah berbicara dengan Bidang Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekuisi (Labuksi) KPK agar ketika ada benda-benda bersejarah jangan langsung dilakukan lelang.

Selain itu, pihaknya juga akan meyakinkan Kementerian Keuangan agar ketika ada barang rampasan negara yang memiliki nilai sejarah atau masuk dalam cagar budaya agar segera dikembalikan ke pemerintah daerah.

Baca juga: Tok.. Tok.. Tok.., Jeep Wrangler Djoko Susilo Terjual Rp 460 Juta

Sebab, aset tersebut merupakan bagian dari sejarah di daerah itu.

"Bila perlu kita bikin peraturannya," ujarnya.

Sri Sultan mengucapkan terima kasih kepada KPK atas hibah tersebut. 

"Saya kira ini sangat tepat, karena saya takut jatuh pada orang lain. Saya khawatir kalau jatuh pada orang lain akan diisi dengan kepentingan yang lain," tuturnya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Pelajar SMP yang Jatuh ke Jurang di Cianjur Diduga Hendak Tawuran

Empat Pelajar SMP yang Jatuh ke Jurang di Cianjur Diduga Hendak Tawuran

Regional
Ricuh Warga di Perumnas Mandala, Massa Saling Lempar Batu hingga Polisi Letuskan Tembakan

Ricuh Warga di Perumnas Mandala, Massa Saling Lempar Batu hingga Polisi Letuskan Tembakan

Regional
Keluarga Tak Yakin Tengkorak yang Ditemukan Milik Astrid, Pelajar SMA yang Hilang 2 Bulan

Keluarga Tak Yakin Tengkorak yang Ditemukan Milik Astrid, Pelajar SMA yang Hilang 2 Bulan

Regional
Jadi Venue Piala Dunia U-20, Pemkot Surakarta Butuh Rp 80 Miliar

Jadi Venue Piala Dunia U-20, Pemkot Surakarta Butuh Rp 80 Miliar

Regional
8 Tahun Disiksa Ibu Kandung, Anak: Kami Ingin Ibu Peluk dan Kasih Sayangnya

8 Tahun Disiksa Ibu Kandung, Anak: Kami Ingin Ibu Peluk dan Kasih Sayangnya

Regional
Enam dari 11 Kabupaten Penyelenggara Pilkada 2020 di Papua, Ada Riwayat Konflik

Enam dari 11 Kabupaten Penyelenggara Pilkada 2020 di Papua, Ada Riwayat Konflik

Regional
Berkat Pembaca Kompas.com, Kini Nining Tak Lagi Tinggal di WC Sekolah dan Buka Usaha

Berkat Pembaca Kompas.com, Kini Nining Tak Lagi Tinggal di WC Sekolah dan Buka Usaha

Regional
Pembebasan Lahan Bandara Kediri, Pemerintah Akan Gunakan Skema Konsinyasi

Pembebasan Lahan Bandara Kediri, Pemerintah Akan Gunakan Skema Konsinyasi

Regional
Pasangan Suami Istri Nekat Konsumsi Sabu di Kamar Rumah, Begini Akhir Nasibnya

Pasangan Suami Istri Nekat Konsumsi Sabu di Kamar Rumah, Begini Akhir Nasibnya

Regional
Ini Permintaan Sukiyah Setelah Rambutnya yang Jadi Sarang Tikus Dipotong

Ini Permintaan Sukiyah Setelah Rambutnya yang Jadi Sarang Tikus Dipotong

Regional
Sungai Parat Semarang Tercemar Limbah Babi, Peternak Akui Ada Kebocoran

Sungai Parat Semarang Tercemar Limbah Babi, Peternak Akui Ada Kebocoran

Regional
Pemerintah Butuh 65.000 Tenaga Kerja untuk Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW

Pemerintah Butuh 65.000 Tenaga Kerja untuk Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW

Regional
Lowongan PPK Pilkada Jember 2020 Diminati Milenial, Dibutuhkan 155 yang Daftar 1.041

Lowongan PPK Pilkada Jember 2020 Diminati Milenial, Dibutuhkan 155 yang Daftar 1.041

Regional
4 Kasus Bocah Digigit Ular, Meniru Tayangan Youtube hingga Bekas Gigitan Ditutup Plester

4 Kasus Bocah Digigit Ular, Meniru Tayangan Youtube hingga Bekas Gigitan Ditutup Plester

Regional
Ikan Paus Sepanjang 15 Meter Terdampar di Hutan Magrove, Warga Kesulitan Evakuasi

Ikan Paus Sepanjang 15 Meter Terdampar di Hutan Magrove, Warga Kesulitan Evakuasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X