Pimpinan KPK Heran Kewenangan Penyadapan Selalu Dipermasalahkan

Kompas.com - 13/09/2017, 06:05 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). RDP tersebut membahas mekanisme dan tata kerja di Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/17 ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). RDP tersebut membahas mekanisme dan tata kerja di Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/17
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarief merasa heran kewenangan penyadapan KPK kerap dipermasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Padahal, kata Laode, semua lembaga penegak hukum memiliki kewenangan penyadapan.

Hal itu disampaikan Laode seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Kewenangan penyadapan KPK sempat menjadi pembahasan dalam rapat. Komisi III menilai banyak potensi penyelewengan dalam penyadapan yang dilakukan KPK.

Namun, Laode menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyadapan tidak serta-merta menghilangkan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK.

"Dan ini sudah diputuskan oleh MK bahwa itu (penyadapan KPK) tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi MK memerintahkan kepada pemerintah dan parlemen untuk membuat UU khusus yang mengatur penyadapan ini," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

(Baca juga: Ketua KPK Minta Maaf Menyinggung Anggota Pansus Angket)

Ia mengatakan KPK tetap membutuhkan kewenangan penyadapan dalam memberantas korupsi.

Sebab, lanjut dia, kewenangan penyadapan seperti di KPK juga dimiliki oleh lembaga pemberantasan korupsi di hampir semua negara.

Ia pun menegaskan, KPK selalu melakukan penyadapan sesuai dengan aturan yang berlaku. KPK juga tidak pernah menyebarkan hasil sadapan ke publik, kecuali yang terkait perkara dan didengarkan di pengadilan.

"Itu hasil penyadapan ini hanya berhubungan dengan kasus-kasus. Jadi siapa yang mendengarkan ya hanya penyelidik dan penyidik KPK dan ketika disampaikan ke pengadilan," ucap Laode.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Orang Ini Bersihkan Lahan dengan Cara Dibakar, Kebakaran Berjarak 50 Meter dari Permukiman

2 Orang Ini Bersihkan Lahan dengan Cara Dibakar, Kebakaran Berjarak 50 Meter dari Permukiman

Regional
Polisi Beri Hadiah Rp 10 Juta Bila Temukan DPO Pemerkosa Anak di Bawah Umur Ini

Polisi Beri Hadiah Rp 10 Juta Bila Temukan DPO Pemerkosa Anak di Bawah Umur Ini

Regional
Dunia Butuh 15 Juta Ton Udang, Menteri KKP: Indonesia Baru Menyuplai 860.000 Ton

Dunia Butuh 15 Juta Ton Udang, Menteri KKP: Indonesia Baru Menyuplai 860.000 Ton

Regional
Cerita Satpol PP Padang: Ada Anggota yang Ditendang karena Tegur Warga Tak Pakai Masker

Cerita Satpol PP Padang: Ada Anggota yang Ditendang karena Tegur Warga Tak Pakai Masker

Regional
Positif Covid-19, Pria Ini Dijemput Usai Shalat Berjamaah, 12 Kerabat Langsung Diisolasi

Positif Covid-19, Pria Ini Dijemput Usai Shalat Berjamaah, 12 Kerabat Langsung Diisolasi

Regional
Polisi Bongkar Praktik Adopsi Bayi Ilegal via Facebook di Yogya, Dijual Rp 20 Juta, Libatkan Oknum Bidan

Polisi Bongkar Praktik Adopsi Bayi Ilegal via Facebook di Yogya, Dijual Rp 20 Juta, Libatkan Oknum Bidan

Regional
Gadis Ini Pamit Cari Kerja Malah Ditemukan Tewas di Penginapan, Ini Motif Pembunuhnya

Gadis Ini Pamit Cari Kerja Malah Ditemukan Tewas di Penginapan, Ini Motif Pembunuhnya

Regional
Tinjau Pembangunan Jembatan di Banjarmasin, Menteri PUPR: Jangan Terlalu Cepat Impor Material

Tinjau Pembangunan Jembatan di Banjarmasin, Menteri PUPR: Jangan Terlalu Cepat Impor Material

Regional
TNI: Dua Kapal China Dikejar, Ditemukan 22 Pekerja WNI, Satu Tewas di Freezer

TNI: Dua Kapal China Dikejar, Ditemukan 22 Pekerja WNI, Satu Tewas di Freezer

Regional
Bawaslu Jatim: Bansos Covid-19 Rawan Dipolitisasi Calon Petahana

Bawaslu Jatim: Bansos Covid-19 Rawan Dipolitisasi Calon Petahana

Regional
Kereta dari Bandung ke Jakarta Bertambah, Ini 3 Jadwal Tambahannya

Kereta dari Bandung ke Jakarta Bertambah, Ini 3 Jadwal Tambahannya

Regional
'Tak Pakai Masker, Langsung Swab, Bila Perlu Angkut ke Bandara Supadio'

"Tak Pakai Masker, Langsung Swab, Bila Perlu Angkut ke Bandara Supadio"

Regional
Pembunuhan Sadis Bocah 5 Tahun di Pasuruan, Polisi Gandeng Ahli Kejiwaan

Pembunuhan Sadis Bocah 5 Tahun di Pasuruan, Polisi Gandeng Ahli Kejiwaan

Regional
Banjir Bandang Terjang Entikong, Ratusan Rumah Rusak dan 253 Keluarga Mengungsi

Banjir Bandang Terjang Entikong, Ratusan Rumah Rusak dan 253 Keluarga Mengungsi

Regional
Duduk Perkara Jenazah Pekerja WNI Ditemukan di Freezer Kapal China, Diduga Korban Perdagangan Manusia

Duduk Perkara Jenazah Pekerja WNI Ditemukan di Freezer Kapal China, Diduga Korban Perdagangan Manusia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X