Pimpinan KPK Heran Kewenangan Penyadapan Selalu Dipermasalahkan

Kompas.com - 13/09/2017, 06:05 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). RDP tersebut membahas mekanisme dan tata kerja di Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/17 ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AKetua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). RDP tersebut membahas mekanisme dan tata kerja di Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/17
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Laode M Syarief merasa heran kewenangan penyadapan KPK kerap dipermasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Padahal, kata Laode, semua lembaga penegak hukum memiliki kewenangan penyadapan.

Hal itu disampaikan Laode seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Kewenangan penyadapan KPK sempat menjadi pembahasan dalam rapat. Komisi III menilai banyak potensi penyelewengan dalam penyadapan yang dilakukan KPK.

Namun, Laode menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyadapan tidak serta-merta menghilangkan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK.

"Dan ini sudah diputuskan oleh MK bahwa itu (penyadapan KPK) tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi MK memerintahkan kepada pemerintah dan parlemen untuk membuat UU khusus yang mengatur penyadapan ini," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

(Baca juga: Ketua KPK Minta Maaf Menyinggung Anggota Pansus Angket)

Ia mengatakan KPK tetap membutuhkan kewenangan penyadapan dalam memberantas korupsi.

Sebab, lanjut dia, kewenangan penyadapan seperti di KPK juga dimiliki oleh lembaga pemberantasan korupsi di hampir semua negara.

Ia pun menegaskan, KPK selalu melakukan penyadapan sesuai dengan aturan yang berlaku. KPK juga tidak pernah menyebarkan hasil sadapan ke publik, kecuali yang terkait perkara dan didengarkan di pengadilan.

"Itu hasil penyadapan ini hanya berhubungan dengan kasus-kasus. Jadi siapa yang mendengarkan ya hanya penyelidik dan penyidik KPK dan ketika disampaikan ke pengadilan," ucap Laode.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berstatus PDP Corona, Anggota DPRD Lombok Barat Meninggal di RSUD NTB

Berstatus PDP Corona, Anggota DPRD Lombok Barat Meninggal di RSUD NTB

Regional
Pasien yang Meninggal di RS PKU Bantul Sudah Sembuh dari Virus Corona

Pasien yang Meninggal di RS PKU Bantul Sudah Sembuh dari Virus Corona

Regional
UPDATE: Tambah 1 Pasien Positif Corona di Kota Kediri, Total 3 Pasien

UPDATE: Tambah 1 Pasien Positif Corona di Kota Kediri, Total 3 Pasien

Regional
UPDATE: 2 Pasien Positif Corona di NTB Dinyatakan Sembuh

UPDATE: 2 Pasien Positif Corona di NTB Dinyatakan Sembuh

Regional
Laboratorium Tes Covid-19 di DIY Bertambah Dua, Setiap Hari 400 Sampel Diperiksa

Laboratorium Tes Covid-19 di DIY Bertambah Dua, Setiap Hari 400 Sampel Diperiksa

Regional
Kabar Baik, 2 Pasien Positif Covid-19 di Mimika Dinyatakan Sembuh

Kabar Baik, 2 Pasien Positif Covid-19 di Mimika Dinyatakan Sembuh

Regional
Banjir di Gresik Meluas, Sejumlah Desa di 2 Kecamatan Ikut Terendam

Banjir di Gresik Meluas, Sejumlah Desa di 2 Kecamatan Ikut Terendam

Regional
Bolaang Mongondow Raya Tutup Akses Keluar-Masuk Orang dan Kendaraan hingga 21 April

Bolaang Mongondow Raya Tutup Akses Keluar-Masuk Orang dan Kendaraan hingga 21 April

Regional
12 Eks Peserta Ijtima Ulama Gowa di Kaltara Positif Corona

12 Eks Peserta Ijtima Ulama Gowa di Kaltara Positif Corona

Regional
Masih Bebas dari Corona, Alasan Lain WN China yang Kunjungi Teman Wanitanya ke NTT

Masih Bebas dari Corona, Alasan Lain WN China yang Kunjungi Teman Wanitanya ke NTT

Regional
UPDATE Corona di Jatim: 46 Sembuh, 196 Kasus Positif, 17 Meninggal

UPDATE Corona di Jatim: 46 Sembuh, 196 Kasus Positif, 17 Meninggal

Regional
10 Pasien Covid-19 Sembuh, Kota Semarang Lanjutkan Tren Positif Tangani Virus Corona

10 Pasien Covid-19 Sembuh, Kota Semarang Lanjutkan Tren Positif Tangani Virus Corona

Regional
Distribusikan 200.000 Paket Sembako, Wali Kota Hendi Minta Camat dan Lurah Bangun Lumbung Kelurahan

Distribusikan 200.000 Paket Sembako, Wali Kota Hendi Minta Camat dan Lurah Bangun Lumbung Kelurahan

Regional
UPDATE Kasus Covid-19 Sulut: 296 ODP, PDP 21 dan 8 Positif

UPDATE Kasus Covid-19 Sulut: 296 ODP, PDP 21 dan 8 Positif

Regional
Hasil Tes Swab Belum Keluar, Satu PDP di Lampung Meninggal di Ruang Isolasi

Hasil Tes Swab Belum Keluar, Satu PDP di Lampung Meninggal di Ruang Isolasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X