Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Anggota Wantimpres, Suharso Sebut Semua Parpol Punya "Hidden Agenda"

Kompas.com - 19/01/2015, 19:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Suharso Monoarfa, menilai, setiap partai politik wajib memiliki agenda tersembunyi atau hidden agenda. Dia menilai, jika tidak memiliki hidden agenda, maka partai politik akan sulit hidup.

"Semua parpol (partai politik) saya kira punya hidden agenda, yakni kepentingan nasional," kata Suharso dalam wawancara dengan KompasTV, Senin (19/1/2015).

Suharso kemudian memaparkan, semua parpol bersaing dalam memperjuangkan hidden agenda masing-masing. Karena itu, banyak parpol yang memiliki arah dan tujuan masing-masing, meski tujuan akhirnya sama, demi kepentingan nasional.

"Ada persaingan untuk capai tujuan nasional. Kalau parpol tidak punya hidden agenda, dia tidak bisa hidup di Indonesia. Semua parpol tujuannya ke sana," papar Suharso yang merupakan politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini.

Hari ini, Presiden Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres, yaitu Rusdi Kirana (PKB), Hasyim Muzadi (NU), Suharso Monoarfa (PPP), Sidarto Danusubroto (PDI-P), Yusuf Kartanegara (PKPI), Subagyo HS (Hanura), Sri Adiningsih (ekonom), Jan Darmadi (Nasdem), dan Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah).

Berbeda dari masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya, Wantimpres kali ini lebih banyak diisi oleh partai politik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden menyebutkan, anggota Wantimpres harus melepas atribut partai. (Baca: Wantimpres Disesaki Parpol, Sutiyoso Anggap Politisi Juga Profesional)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com