Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Indonesia Dijajah Belanda Selama 350 Tahun?

Kompas.com - 28/08/2018, 15:54 WIB
Aswab Nanda Pratama,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Agustus merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Dalam berbagai literatur sejarah, disebutkan bahwa Indonesia merdeka setelah lepas dari penjajahan Belanda selama 350 tahun dan dijajah Jepang selama 3,5 tahun.

Benarkah Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 350 tahun? 

Baca juga: Laksamana Maeda: Nasib Saya Tidak Penting, yang Penting Kemerdekaan Indonesia

Pada 1596, ekspedisi Cornelis de Houtman datang ke Banten untuk urusan perdagangan. Houtman dikirim oleh pedagang Amsterdam, Belanda, untuk mendapatkan informasi mengenai rempah-rempah yang dicari orang Eropa.

Para pedagang ini kemudian memahami adat istiadat Nusantara.

Persaingan dan kekuatan De Houtman memberikan pengaruh besar terhadap perdagangan yang akhirnya bisa memainkan monopoli perdagangan pada daerah itu, membuat sistem jual beli dan melakukan penarikan pajak.

Pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebuah persekutuan dagang yang bertujuan memonopoli aktivitas dagang di Asia.

Pada 1603, VOC mendapatkan izin untuk mendirikan kantor perwakilan di Banten. Namun, Pieter Both, Gubernur Jenderal pertama VOC memindahkan kantor ini ke Jayakarta (Batavia).

Sejak itu, VOC mulai memainkan pengaruhnya di bidang perdagangan ke berbagai wilayah di Indonesia.

Cara yang dilakukan adalah melakukan tekanan terhadap bangsa non-Belanda yang mencoba berdagang dengan penduduk.

Kala itu, Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali pemerintah Belanda, melainkan VOC.

VOC meski hanya sebuah perusahaan tetapi mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah Belanda salah satunya boleh membentuk tentara sendiri.

Baca juga: Pejuang Tionghoa dan Kemerdekaan Indonesia

Ribuan tentara ini yang kemudian digunakan VOC untuk mengendalikan kepulauan Nusantara yang luas ini.

Pada 31 Desember 1799, VOC resmi bubar disebabkan praktik korupsi yang dilakukan pegawainya, biaya perang, ketatnya persaingan dagang, dan besarnya gaji pegawai.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com