Pimpinan KPK Heran Kewenangan Penyadapan Selalu Dipermasalahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief merasa heran kewenangan penyadapan KPK kerap dipermasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Padahal, kata Laode, semua lembaga penegak hukum memiliki kewenangan penyadapan.

Hal itu disampaikan Laode seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Kewenangan penyadapan KPK sempat menjadi pembahasan dalam rapat. Komisi III menilai banyak potensi penyelewengan dalam penyadapan yang dilakukan KPK.

Namun, Laode menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyadapan tidak serta-merta menghilangkan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK.

"Dan ini sudah diputuskan oleh MK bahwa itu (penyadapan KPK) tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi MK memerintahkan kepada pemerintah dan parlemen untuk membuat UU khusus yang mengatur penyadapan ini," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

(Baca juga: Ketua KPK Minta Maaf Menyinggung Anggota Pansus Angket)

Ia mengatakan KPK tetap membutuhkan kewenangan penyadapan dalam memberantas korupsi.

Sebab, lanjut dia, kewenangan penyadapan seperti di KPK juga dimiliki oleh lembaga pemberantasan korupsi di hampir semua negara.

Ia pun menegaskan, KPK selalu melakukan penyadapan sesuai dengan aturan yang berlaku. KPK juga tidak pernah menyebarkan hasil sadapan ke publik, kecuali yang terkait perkara dan didengarkan di pengadilan.

"Itu hasil penyadapan ini hanya berhubungan dengan kasus-kasus. Jadi siapa yang mendengarkan ya hanya penyelidik dan penyidik KPK dan ketika disampaikan ke pengadilan," ucap Laode.