Pemerintah DI Yogyakarta Pastikan UMK Naik, Pengumumannya Besok

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, masukan dari tiap-tiap kabupaten dan kota terkait dengan UMK sudah diterima oleh Gubernur DIY.

"Surat sudah masuk, maka itu masuk di draft surat keputusan gubernur. Nah surat keputusan gubernurnya baru akan keluar besok," kata Aji, Senin (6/12/2022).

Namun dirinya enggan menyampaikan berapa kenaikan UMK di kabupaten dan kota di DI Yogyakarta. Nantinya kenaikan UMK akan diumumkan secara serentak pada 7 Desember 2022.

Aji menegaskan bahwa UMK 2023 di kabupaten dan kota dipastikan naik. "Ah enggak boleh (umumkan sekarang), naiklah tulisannya kenaikan UMK. Kalau keluar sekarang besok enggak kejutan," kata dia.

"Bukan diundur, hari akhir tanggal 7 Desember sesuai dengan Permenaker," ucap dia.

Terkait nominalnya ia juga enggan membeberkannya. "Besok saja kita bersepakat besok," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp 1.981.782,32 atau naik sebesar 7,65 persen.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Beny Suharsono mengatakan, UMP telah diputuskan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) pada 28 November 2022.

Dia menambahkan UMP merupakan jaring pengaman sosial dan sudah ditetapkan oleh Gubernur dan paling lambat pada tanggal 7 Desember diumumkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota.

"Pertimbangan UMP 2023 berpedoman pada peraturan pengupahan yang berlaku, berbagai pertimbangan salah satunya data BPS pertumbuhan ekonomi, kemduian laju inflasi dan ada koefisien-koefisien," ujar dia di Gedong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11/2022).

Dia menambahkan, dengan menggunakan mekanisme tersebut maka UMP 2023 DIy ditetapkan sebesar Rp 1.981.782,32 atau naik sebesar 7,65 persen dari UMP 2022.

"UMP ditetapkan dengan rekomendasi dewan pengupahan, ditetapkan UMP DIY Rp 1.981.782,39 atau 7,65 persen, atau sebesar Rp 140.866,86 persen," kata dia.

Menurut Beny kenaikan UMP DIY pada 2023 termasuk signifikan jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi di DI Yogyakarta.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY Aria Nugrahadi menambahkan penentuan kenaikan UMP DIY berdasarkan aturan pengupahan yang berlaku. Aturan pengupahan ini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

"Perhitungannya kami melaksanakan arahan pemerintah pusat dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan mempertimbangkan perluasan kesempatan kerja dan tingkat produktivitas," jelas Aria.

Disinggung apakah ada penangguhan bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi UMP, Aria belum meu berbicara banyak terkait ini. Namun, ia memastikan hal itu akan disampaikan saat pengumuman UMK pada 7 Desember mendatang.

"Hari ini ditetapkan adalah UMP oleh gubernur itu yang saya sampaikan jadi acuan batas minimal atau upah minimal, ada usulan penetapan di UMK sehingga yang berlaku UMK yang akan ditetapkan paling lambat pada tanggal 7 desmeber nanti saat pengumuman UMK saja," kata dia.