Resmikan MPP Kota Yogyakarta, Menpan-RB: "Kata Presiden Birokrasi Itu Jangan Mbulet"

"Reformasi birokrasi itu adalah bukan tumpukan kertas, bukan hanya soal presentasi. Tapi reformasi birokrasi ini harus berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Nah salah satu reformasi birokrasi yang bisa dirasakan rakyat adalah ujungnya pelayanan publik," katanya di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (5/10/2022).

Ia menambahkan pada MPP di Kota Yogyakarta telah mengkombinasikan dokumen fisik dan teknologi. Ke depan ia berharap MPP dapat terintegrasi secara mutlak.

"Termasuk sekarang kita dengan BKN sedang melakukan reformasi, di mana orang mengurus pensiun ini enggak pakai lama, sudah waktunya pensiun. Orang naik pangkat ke depan juga dengan digital," kata dia.

MPP pertama yang dibentuk di Indonesia berada di Banyuwangi. Saat itu dirinya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.

"Saya sih enggak bawa secara khusus, karena teman-teman daerah sudah pada main ke Banyuwangi ya. Kebetulan mal pelayanan publik di banyuwangi itu yang pertama untuk tingkat kabupaten. Kita tiru Azerbaijan dan Georgia tapi kan beberapa daerah menyempurnakan dengan inovasi lokal masing-masing," katanya.

Dia menegaskan ke depan dengan MPP akan mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen-dokumen.

"Kata presiden birokrasi itu jangan mbulet. Enggak boleh lagi ini. Harus dipermudah dan birokrasi harus lincah," ujarnya.

Ia menargetkan semua daerah memiliki layanan terintegrasi seperti MPP. Menurutnya MPP bisa menggunakan gedung besar atau kecil, yang terpenting layananan dapat terintegrasi.

Sementara itu Plh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat mengatakan saat ini akan menambah loket pada MPP  Kota Yogyakarta.

"Kita berharap dengan penambahan loket ini bisa memenuhi apa yang selama ini jadi harapan masyarakat. Termasuk tadi pagi kita juga melangsungkan dua pernikahan prosesi akad nikah di MPP. Ini kerja sama kami dengan Kementerian Agama Kota Jogja," kata dia.

Octo menyampaikan MPP Kota Yogyakarta telah menerapkan digitalisasi, MPP dibangun tidak hanya fisik tetapi juga meliputi pelayanan online. Dengan layanan online masyarakat dapat mengurus perizinan tanpa hadir ke MPP. Masyarakat bisa mendaftar bahkan sampai mencetak izinnya.

"Kita sebut sebagai print from home atau cintaku, cetak izin tak kenal tempat tak kenal waktu. Jadi seperti perizinan di bidang sektor perhubungan izin parkir di sektor kesehatan pendaftaran tenaga kesehatan bisa melalui itu," ucap dia.