Massa Demo Kenaikan Harga BBM Ingin Bertemu, Sultan: "Ya Enggak Ada Masalah"

Terkait hal ini Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa keputusan menaikkan harga BBM adalah keputusan dari pemerintah pusat. Jika tidak setuju maka masyarakat boleh mengungkapkannya dengan cara yang sesuai dengan aturan berlaku.

"Saya kira BBM kan sudah keputusan pemerintah ya, gak setuju dan sebagainya kan demokratis saja, boleh saja. Tapi terserah bagaimana bisa membangun dialog dengan pemerintah kan bukan tidak bisa berharap pada daerah, kan itu kebijakan pusat," ujar Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (15/9/2022).

Sultan mengimbau kepada mahasiswa yang berunjuk rasa agar jangan melakukan tindakan anarkis. Dia menambahkan bahwa pemerintah DIY siap untuk melanjutkan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.

"Ya jangan anarkis saja. Apa yang diharapkan oleh para demonstran itu, bagaimana kita bisa melanjutkan saja untuk kita sampaikan," katanya.

Soal tuntutan bertemu secara langsung, Sultan mengatakan tidak masalah. Namun, Sultan juga tidak dapat berbuat banyak karena kebijakan menaikan harga BBM ada di pemerintah pusat.

"Ya enggak ada masalah saja, ya maunya masalah apa. Wong saya juga enggak bisa mutuskan kok. Yang penting aspirasinya bisa sampaikan ke pemerintah pusat, kan gitu aja," kata dia.

Menurut Sultan pemerintah daerah hanya bisa mencegah naiknya inflasi usai kenaikan harga BBM.

Ngarsa Dalem mencontohkan jika harga telur naik dan stoknya sedikit maka pemda meminta kepada daerah lain untuk mengirim pasokannya. Untuk menjaga harga tidak melambung Pemerintah DIY akan memberikan subsidi ongkos kirimnya (ongkir).

"Tapi ongkir yang nanggung pemda agar harga disini kenaikannya tidak terlalu tinggi. Dengan harapan inflasinya bisa kita kontrol, misalnya gitu. Begini-begini sedang kita coba, kita identifikasi, mana yang kira-kira menumbuhkan inflasi tinggi, bagaimana bisa kita kendalikan," jelasnya.

Sultan menambahkan untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM adalah dengan mengatasi inflasi dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Tapi nanganinya ya BLT sama inflasinya. Kalau bisa ya turun dari 5,4%," kata dia.

Sebelumnya, Ribuan massa aksi tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali mendatangi gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kesempatan ini aksi massa meminta untuk bertemu oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Massa mengancam akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak jika permintaannya tidak direalisasikan. 

Salah satu orator aksi massa Fikri dari HMI MPO Yogyakarta mengatakan bahwa Sri Sultan yang menjabat sebagai gubernur harus memberikan pernyataan.

"Bagaimana nasib jutaan orang apabila kemudian rekomendasi dari DPRD DIY tidak digubris oleh Jokowi Ma'ruf siapa yang bertanggung jawab nasib jutaan orang di Yogyakarta," katanya, Senin (12/9/2022).