UMP dan UMK Provinsi Yogyakarta Tahun 2012-2022

KOMPAS.com - Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Bab II Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Salah satu implementasi kebijakan pengupahan itu yakni upah minimum atau upah bulanan terendah.

Berdasarkan PP tersebut, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

Upah minimum terdiri dari dua jenis yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK). Keduanya disesuaikan setiap tahun dan memiliki nilai batas atas dan batas bawah upah minimum.

Untuk menentukan nilai UMP, pemerintah provinsi (pemprov) perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, seperti paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi juga menjadi syarat dalam menetapkan besaran UMK.

Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP ditetapkan oleh gubernur setelah melalui perhitungan penyesuaian nilai yang dilakukan Dewan Pengupahan Provinsi.

Berdasarkan ayat 1 Pasal 29 PP Nomor 36 Tahun 2021, UMP diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan, dan mulai diberlakukan pada tahun selanjutnya.

Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK)

UMK ditetapkan gubernur setelah penetapan UMP yang nilainya juga harus lebih besar dari upah minimum provinsi.

Besaran UMK harus terlebih dahulu melalui penghitungan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota, kemudian disampaikan kepada bupati atau wali kota.

Bupati atau wali kota selanjutnya merekomendasikan besaran UMK yang telah dihitung kepada gubernur melalui dinas bidang ketenagakerjaan provinsi.

UMK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk kemudian diumumkan paling lambat pada 30 November tahun berjalan dan mulai diberlakukan pada 1 Januari tahun berikutnya.

UMP dan UMK Provinsi Yogyakarta

Berdasarkan penjelasan tersebut, UMP dan UMK di Provinsi Yogyakarta ditetapkan oleh Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X setelah melalui proses penghitungan yang meliputi sejumlah indikator.

Berdasarkan perhitungan tersebut, berikut ini UMP dan UMK Yogyakarta dari tahun 2012 hingga tahun 2022 yang dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Yogyakarta, Senin (12/9/2022):

2012

UMP: Rp 892.660

UMK: Belum ada UMK pada tahun 2012

2013

UMP: Rp 947.114

UMK

• Kulonprogo: Rp 954.339
• Bantul: Rp 993.484
• Gunungkidul: Rp 947.114
• Sleman: Rp 1.026.181
• Kota Yogyakarta: Rp 1.065.247

2014

UMP: Rp 988.500

UMK

2015

UMP: Rp 988.500

UMK

• Kulonprogo: Rp 1.138.000
• Bantul: Rp 1.163.800
• Gunungkidul: Rp 1.108.249
• Sleman: Rp 1.200.000
• Kota Yogyakarta: Rp 1.302.500

2016

UMP: Rp 1.182.510

UMK

• Kulonprogo: Rp 1.268.870
• Bantul: Rp 1.297.700
• Gunungkidul: Rp 1.235.700
• Sleman: Rp 1.338.000
• Kota Yogyakarta: Rp 1.182.510

2017

UMP: Rp 1.337.645

UMK

• Kulonprogo: Rp 1.373.600
• Bantul: Rp 1.404.760
• Gunungkidul: Rp 1.337.650
• Sleman: Rp 1.448.385
• Kota Yogyakarta: Rp 1.572.200

2018

UMP: Rp 1.454.154

UMK

2019

UMP: Rp 1.570.923

UMK

• Kulonprogo: Rp 1.613.200
• Bantul: Rp 1.649.800
• Gunungkidul: Rp 1.571.000
• Sleman: Rp 1.701.000
• Kota Yogyakarta: Rp 1.848.400

2020

UMP: Rp 1.704.608

UMK

• Kulonprogo: Rp 1.750.500
• Bantul: Rp 1.790.500
• Gunungkidul: Rp 1.705.000
• Sleman: Rp 1.846.000
• Kota Yogyakarta: Rp 2.004.000

2021

UMP: Rp 1.765.000

UMK

• Kulonprogo: Rp 1.770.000
• Bantul: Rp 1.805.000
• Gunungkidul: Rp 1.842.460
• Sleman: Rp 1.903.500
• Kota Yogyakarta: Rp 2.069.530

2022

UMP: Rp 1.840.916

UMK

• Kulonprogo: Rp 1.904.275
• Bantul: Rp 1.916.848
• Gunungkidul: Rp 1.900.000
• Sleman: Rp 2.001.000
• Kota Yogyakarta: Rp 2.153.970