Pemda DI Yogyakarta Minta Dugaan Pemaksaan Penggunaan Jilbab Segera Diselesaikan, Sekda: Secepatnya Sudah Ditunggu Masyarakat

"Secepatnya lebih baik karena suda ditunggu-tunggu masyarakat. Saya kira Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan timnya segera selesaikan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, Senin (15/8/2022).

Aji mengatakan, BKD DIY saat ini sedang melakukan sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 3 guru dan kepala sekolah.

"Ya disiplin pegawai jadi tim itu menilai kesalahan seorang PNS, terhadap disiplin pegawai," katanya.

Ia menambahkan tim terdiri dari berbagai elemen, yakni dari BKD DIY, Biro Hukum DIY, Biro Organisasi, dan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan (Disdikpora DIY).

"Kita pergunakan rekomendasi itu baik oleh sekolah sendiri, disdikpora oleh tim. Hasil yang dilakukan investigasi ORI, jadi pertimbangan yang dilakukan oleh pihak-pihak," kata dia.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta (DIY) telah menyelesaikan investigasi kasus dugaan pemaksaan mengenakan jilbab kepada seorang siswi di SMA Negeri 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta (DIY) berpendapat tindakan pemakaian jilbab oleh guru kepada seorang siswi itu merupakan bentuk pemaksaan.

"Kami berpendapat bahwa tindakan koordinator guru BK memakaikan jilbab di ruang BK yang disaksikan dan dibantu oleh guru BK kelas 10 IPS 3 dan Wali Kelas 10 IPS 3 pada 20 Juli 2022 adalah bentuk pemaksaan," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta Budhi Masturi dalam jumpa pers, pada Jumat (12/8/2022).

Budhi Masturi menyampaikan, pemakaian jilbab tersebut menjadi faktor penting.

Meskipun ada faktor-faktor lainnya, seperti pertanyaan terkait jilbab yang terjadi berkali-kali seusai penjelasan guru BK.

"Jadi, pemakaian itu menyebabkan runtuhnya harga diri (siswi tersebut). Dan secara psikologis telah memenuhi kategori sebagai tindakan perundungan. Ini kami dapat dari psikolog," ucap dia.