Penambang Dinilai Andil dalam Beberapa Bencana Tanah Longsor Kokap, Pj Bupati Kulon Progo: Utamakan Keselamatan Penduduk

KULON PROGO, KOMPAS.com – Aktivitas penambangan batu pada beberapa konsesi di masa lalu diduga memiliki andil dalam bencana banjir dan tanah longsor di Pedukuhan Plampang II, Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terdapat beberapa area penambangan terbuka, gundul dan tidak ada pohon-pohon di sana.

Tebing bukit terbuka dan jadi rawan longsor sampai sekarang.

Perkampungan di daerah lembah dan sebuah sekolah terancam tanah longsor yang bisa terjadi kapan saja.

Aktivitas pertambangan sudah tidak ada seolah ditinggal pergi. Kawasan gersang seperti tidak bertuan.

“Tambang tidak beroperasi lebih dua tahun. Penambangnya kurang (atau) tidak bertanggung jawab. Sudah dicari Pak Lurah tidak ketemu. Tahu nama tapi kontak tidak bisa dihubungi,” kata Penjabat Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana di lokasi longsor, pada Senin (6/6/2022).

Tri beserta jajarannya meninjau lokasi tersebut. Mitigasi bencana diperlukan, sehingga Bupati terjun bersama sejumlah OPD ke sana.

“Mitigasi kebencanaan sangat diperlukan,” kata Tri.

Pemerintah masih merumuskan penanganan bagi Plampang II.

Penanganan dilakukan untuk jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.

Penanganan jangka pendek, terutama bagi warga terdampak.

Dampak longsor pada sekolah juga tengah dipikirkan. Sebab, sekolah melayani hingga warga dari luar daerah.

“Kami berusaha maksimalkan agar keselamatan penduduk dan infrastruktur sekitar bisa dijamin,” kata Tri.

Lurah Kalirejo, Lana menambahkan, lahan bekas tambang terbuka memang ikut andil pada beberapa peristiwa banjir dan tanah longsor di daerahnya.

Namun, mayoritas longsor di wilayahnya dinilai juga akibat faktor alam.

“Tambang tidak serta merta penyebab semua bencana. Karena 99 (peristiwa longsor) yang terdampak, tapi dua lokasi yang dekat tambang. Lainnya jauh dari tambang. Terkait kesimpulan terserah pemangku kebijakan,” kata Lana.

Terkait tambang, sejauh ini, terdapat tiga dari tujuh konsesi yang diduga berdampak pada kehidupan warga. Bahkan, kerukunan antar warga juga terdampak akibat penambangan.

Ia mengharapkan, pemerintah dan penambang bisa mewujudkan reklamasi yang lebih baik sehingga mengatasi masalah di pedukuhan ini.

“Kondisi sekarang ini kami masih kawatir. Lokasi longsor belum stabil. Warga masih trauma. Gerimis sedikit saja sudah mengungsi,” kata dia.

Plampang II merupakan salah satu daerah yang kerap terkena longsor. Peristiwa itu terjadi berulang.

Salah satu yang terbesar pada 31 Maret 2022 lalu. Saat itu tiga pedukuhan tidak menikmati aliran listrik lebih dari satu minggu.

Bahkan, sekolah SMP Negeri 3 Kokap dan beberapa rumah di sekitarnya, terdampak parah.

Bangunan itu berada di bawah kawasan tambang. Kepala SMP Negeri 3 Kokap, Uswatun Nurhasan mengungkap, sekolahnya sudah lima kali terdampak tanah longsor sejak akhir Maret 2022 hingga 1 Juni 2022.

Dampak yang dirasakan sekolah berupa menerima timbunan, lumpur hingga masuk sekolah dan kelas.

“Situasi ini mengganggu kami,” kata Uswatun.

Ia mengharapkan situasi Plampang II kembali normal sehingga belajar mengajar bisa berlanjut kondusif.