Kekurangan ASN, Bupati Gunungkidul Sebut Tenaga Honorer Masih Dibutuhkan

"Tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk menutupi kekurangan ASN kita," kata Sunaryanta kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).

Hal ini menyusul rencana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer atau non-PNS pada 2023, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tenrang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Kendati demikian, Sunaryanta mengaku akan mengikuti kebijakan pusat jika rencana itu direalisasikan.

"Kita lihat dulu aturan soal tenaga honorer ini seperti apa, karena kita berkiblat ke sana," kata dia.

Kepala Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul Agus Sumaryono mengatakan, hingga akhir 2021, ada 1.021 tenaga honorer atau tenaga kontrak di Gunungkidul.

Namun, dari jumlah itu ada beberapa yang sudah diterima CPNS dan PPPK, tetapi belum melapor.

"Ada juga yang jadi guru pengganti dan pegawai tidak tetap (PTT), yang ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan, tapi jumlahnya kami tidak tahu," kata Agus.

Ketua Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) Gunungkidul Aris Wijayanto menyambut positif karena ada kesempatan bagi tenaga honorer, khususnya para guru untuk diangkat sebagai PPPK hingga CPNS.

"Ada peluang bisa diangkat, tentunya dengan melewati proses seperti seleksi," kata Aris.