Bertemu DPRD DIY, PKL Malioboro: Kami Sepenuhnya Siap Ditata, Tanpa Dipindah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pedagang Malioboro rencananya mulai Januari 2022 akan dipindah.

Sejumlah pedagang yang merasa keberatan dengan rencana pemindahan tersebut mendatangi Komisi B DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasinya.

Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Yogyakarta Wawan Suhendra mengatakan, bertemu dengan Komisi B DPRD DIY untuk meminta bantuan agar menyampaikan aspirasi para pedagang Malioboro.

"Kami sepenuhnya siap ditata, tanpa dipindah," ujar Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Yogyakarta Wawan Suhendra, saat ditemui usai bertemu dengan Komisi B DPRD DIY, Rabu (15/12/2021).

Wawan menyampaikan, para PKL memahami rencana pemerintah yang ingin menata Malioboro.

Namun, menata tidak harus dengan memindahkan para pedagang kaki lima dari lokasi jualanya.

"Dibuat indah tanpa memindah. Kami meyakini apapun yang ingin dicapai pemerintah untuk Malioboro dapat terpenuhi tanpa harus memindahkan kami," ujar dia.

Para PKL yang datang ke Komisi B DPRD DIY, lanjut dia, berjualan di sisi timur Malioboro.

Lokasi mereka berjualan juga tidak di depan toko dan tidak menganggu pejalan kaki.

Selain itu, pihaknya juga mempunyai jaringan perguruan tinggi yang dapat membantu untuk mendesain PKL di Malioboro.

"Kami berharap tetap di tempat yang kami tempati, kami siap ditata. Kami punya jaringan banyak dengan perguruan tinggi membantu kami untuk mendesain, banyak universitas yang ingin membantu kami," tutur dia.

Wawan mengungkapkan Malioboro merupakan ikon Yogyakarta yang menjadi tujuan wisata.

Salah satu daya tarik dan keunikan Malioboro justru ada pada keberadaan PKL.

Keunikan dan suasana di Malioboro dengan PKL-nya pun sudah melegenda.

"Terutama keunikan Malioboro itukan kaki limanya bukan apa-apanya, daya tarik Malioboro kan PKL-nya. Ini yang menurut kami perlu dipertimbangkan," kata dia.

Wawan menyampaikan para PKL menggantungkan perekonomian keluarganya dari hasil berjualan di Malioboro.

Sehingga ketika dipindah para PKL khawatir akan mempengaruhi pendapatan mereka.

"Apakah kami dipindah ke sana itu sudah dijamin apakah ekonomi kami itu akan lebih baik, kan tidak. Yang bergantung dari (pendapatan berjualan di) Malioboro itu ya keluarga, ada cucu ada anak dan sebagainya," ungkap dia.

Di sisi lain PKL juga menyoroti lokasi relokasi yang tidak representatif untuk berjualan. Meskipun lokasi relokasi berada di kawasan Malioboro.

"Untuk relokasi kan harus representatif tempatnya, sementara yang sekarang ada tidak representatif, nah ini yang harusnya menjadi pertimbangan. Kami lihat lokasinya apakah sudah memadai, apakah sudah pantas ditempati," beber dia.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY Dwi Wahyu B mengatakan belum memberikan tanggapan terkait dengan aspirasi dari para PKL Malioboro.

"PKL mau ditata tapi keberatan untuk dipindah. Saya belum memberikan solusi atau argumen, atau tanggapan, itu kan kewenangan Dinas Kebudayaan Kota, bukan di DIY, walaupun nanti ada kewenangan DIY di Dinas UMKM Koperasi," ujar Dwi Wahyu.

Komisi B DPRD DIY, lanjut Dwi, akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta terlebih dahulu.

Sekilas dari Dinas UMKM dan Koperasi DIY, PKL akan dipindahkan ke bekas Bioskop Indra.

Namun, saat ini belum memungkinkan untuk menampung.

Sehingga solusinya sementara di bekas Dinas Pariwisata DIY sambil menunggu paling tidak di bekas bioskop Indra ada perluasan.

"Nah, konsep ini yang perlu saya koordinasikan, nah yang di eks Indra itu pedagang yang seperti apa, nah yang di sini (bekas Dinas Pariwisata DIY) seperti apa. Pedagang tadi saya tanya ditata di mana? Dia belum tahu, padahal Januari ini sudah mau penataan," pungkas dia.