Bank Dunia Ubah Metode Penghitungan Garis Kemiskinan, Warga Miskin di DIY Kemungkinan Bertambah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia telah merevisi perhitungan garis kemiskinan internasional dan akan berlaku di musim gugur 2022. Dalam hal ini penghitungannya menggunakan paritas daya beli (PPP) 2017. 

Diketahui sebelumnya penghitungan menggunakan metode paritas daya beli 2011. Dengan perhitungan itu, Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkirakan akan terjadi penambahan jumlah warga miskin di DIY.

"Saya kemarin juga sudah, informasi tersebut sudah sampai ke saya. Nah kita menunggu itu. Kalau perhitungan seperti itu berubah tentunya malah bertambah nanti," ujar Kepala Dinsos DIY Endang Patmintarsih saat dihubungi, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Jubir PKS Sindir Angka Kemiskinan Solo Tertinggi di Jateng, Gibran: Terima Kasih Masukannya

Adanya perubahan ini, langkah awal yang dilakukan oleh Pemerintah DIY adalah tetap menjalankan program-program bantuan sosial.

"Semua program-program untuk penanganan kemiskinan itu kan sudah ada dan sudah berjalan begitu," katanya.

Dinsos DIY juga siap jika nanti ada perubahan data kemiskinan.

"Tentunya masalah data kan ini harus tetap harus dilakukan perbaikan dan perbaikan," kata dia.

Untuk saat ini dirinya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kapan penggunaan metode baru Bank Dunia tersebut. Jika digunakan maka akan memengaruhi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Nah kalau DTKS perlu verifikasi lagi, ini kan terus menersu setiap saat. Dengan perubahan itu, data kan pasti dari bawah dari kabupaten kota gitu ya. Kita tindak lanjuti," kata dia.

Untuk saat ini DTKS di DIY sejumlah kurang lebih 2 juta orang. Sedangkan total penduduk DIY sekarang 4 juta jiwa.

"Untuk yang informasi Bank Dunia ketambahan 32 ribu sekian itu. Saya juga belum bisa menyampaikan data sekarang berapa karena kan proses data terus menerus tapi kan sampai di hari ini kita masih dengan data DTKS yang 2 juta sekian," jelas dia.

Adapun program penanggulangan kemiskinan di DIY seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak, dan program pemberdayaan masyarakat.

"Program-program kita kan jalan terus, sekarang kaya dengan ada tambahan BLT BBM kan seperti itu. Kemudian dengan program-program pemberdayaan kan tetap terus jalan," pungkas dia.