Mahasiswa UGM Bakar Almamater Saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Ini Alasan Mereka

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kecewa kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) bakar jaket almamater saat demo tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sekitar Istana Negara Gedung Agung, Kota Yogyakarta.

Pantauan Kompas.com, satu di antara mahasiswa UGM yang ikut dalam aksi tolak kenaikan harga BBM, naik ke panggung rakyat yang dibuat di sekitar Istana Negara Gedung Agung, Kota Yogyakarta.

Para mahasiswa UGM kemudian menyanyikan himne diiringi pembakaran jaket almamater yang dibawa oleh salah satu mahasiswa yang turut dalam demo tolak kenaikan BBM.

Baca juga: Ratusan Pengemudi Ojol Demo di Kantor Gubernur Jateng, Minta Kenaikan Tarif hingga Asuransi

Almamater tersebut disemprot menggunakan cat semprot dan disulut menggunakan korek api.

"Presiden dan Mensesneg dari kampus ini (UGM) tetapi tidak mencerminkan kerakyatan," ujar orator, Kamis (15/9/2022). Saat berorasi orator disambut meriah oleh massa aksi.

"UGM juga hanya bisa membebek kepada pemerintah dan tidak mencerminkan kerakyatan," tambah orator.

Sebelumnya, Gelar panggung rakyat Aliansi Rakyat Bergerak (ARAK) suarakan berbagai tuntutan seperti penyediaan transportasi publik yang merata hingga perlindungan terhadap data pribadi.

Humas ARAK Kontra Tirano mengatakan, ARAK mendesak pemerintah untuk memberikan transportasi publik yang merata di seluruh Indonesia dengan inklusif dan gratis.

"Itu memungkinkan. Karena selama yang dianggap BBM subsidi itu membebankan anggaran pemerintah dengan Rp 500 triliun sekian itu mungkin sekali untuk meratakan transportasi publik yang tidak hanya terpusat di kota-kota, melainkan juga di desa-desa," ujarnya.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Berlangsung Lagi di Yogyakarta, Kali Ini Dilakukan di Depan Istana Negara Gedung Agung

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya tidak memberikan bantuan kepada leasing-leasing atau perusahaan otomotif dari Jepang, yang membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap BBM.

"Artinya berikan ruang masyarakat untuk menikmati transportasi publik yang merata inklusif dan gratis. Bukan memberikan leasing-leasing perusahan otomotif dari Jepang sehingga masyarakat ketergantungan terhadap bahan bakar minyak," ujar dia.

Kontra menambahkan, RKHUP juga menjadi persoalan karena saat masyarakat akan melakukan protes atau unjuk rasa harus izin kepada aparat negara.

"Ini jadi masalah, ini mengkhianati reformasi," katanya.

"Artinya ketika RKUHP di sahkan dan itu ketika semua ingin protes ke jalan harus izin satu kanal," tambah Kontra.

Baca juga: Mahasiswa Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Membubarkan Diri dari Kawasan Patung Kuda

Ia menambahkan pada September, terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang tidak tuntas. Seperti, kasus Munir, Wiji Tukul, Udin, Salim, hingga Marsinah. Ke depan dia meminta kepada penguasa agar tidak lagi menjual agenda HAM.

Menyoal perlindungan data pribadi sepengalaman Kontra dirinya berkali-kali mengalami peretasan dan provider di Indonesia tidak bertanggungjawab.

"Artinya PSE pun menjadi kanal-kanal upaya pemerintah membungkam suara rakyat. Data pribadi dicuri, dan diperjual belikan ini persoalan negara kita, ini persoalan rakyat," kata dia.

Tim Kajian ARAK Amel menambahkan, pihaknya menuntut agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara cepat menggunakan prinsip pembentukan peraturan perundangan.

"Menuntut pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan. Menuntut pemerintah untuk membuka seluas-luasnya akses dan fasilitas transportasi publik," pungkasnya.