Sudah 3 Hari Tempat Pengolahan Sampah Piyungan Ditutup Warga, Mereka Ingin Bicara Langsung dengan Sultan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sudah 3 hari warga yang tergabung dalam aksi "Banyakan Menolak Banyakan Melawan" masih menutup akses menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Padukuhan Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta.

Praktis selama ini sampah dari Bantul, Kota Yogyakarta, dan Sleman tidak bisa dibuang sejak Sabtu (6/5/2022) lalu.

Warga membangun posko untuk mencegah truk sampah dari tiga wilayah itu, warga meminta truk sampah yang datang untuk putar balik.

Baca juga: TPST Piyungan Ditutup Warga, Potensi Darurat Sampah di Tiga Wilayah di DI Yogyakarta

"Posko dijaga 24 jam. Ini untuk menjaga truk sampah yang mau masuk," kata Koordinator aksi "Banyakan Menolak Banyakan Melawan" Herwin Arfianto ditemui wartawan di pintu masuk utama TPST Piyungan, Bantul, Senin (9/5/2022).

Dikatakannya, banyak sopir yang belum mengetahui jika kawasan itu ditutup akhirnya terpaksa putar balik.

Pihaknya tidak menutup seluruh akses agar warga sekitar bisa beraktivitas keluar masuk wilayahnya untuk sekolah hingga kegiatan perekonomian.

Herwin mengatakan, pihaknya akan menutup kawasan TPST sampai bertemu langsung Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sebab, mereka ingin berdiskusi terkait kelangsungan TPST Piyungan yang semakin lama dampaknya membuat masyarakat resah.

"Tuntutan kita ini ditutup selamanya biar pindah lokasi. Kalau audiensi ya tuntutan tetap TPST ditutup selamanya. Karena dampak air limbah itu sudah parah, apalagi kalau TPST dilebarkan ke sisi utara," kata dia.

Baca juga: Pengunjung Candi Muaro Jambi Bak Cendol, Wisatawan Sulit Cari Tempat Sampah

Pemerintah DI Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sudah berusaha menghubungi.

Mereka mencoba supaya warga agar bisa beraudiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji. Namun, warga menolak.

Alasan penolakan diskusi dengan sekda karena warga menilai permasalahan ini sudah sejak lama, dan tidak pernah ada respons dari pemerintah.

"Mungkin Pak Gubernur belum mendengar masalah yang ada di akar seperti apa dan bagaimana," kata Herwin.

Namun demikian, pihaknya terbuka agar sampah di tiga wilayah Bantul, Kota Yogyakarta, dan Sleman tidak menumpuk, tetapi harus ada perjanjian jelas.

"Bisa kita terima, asalkan ada hitam di atas putih. Jadi dari kita yang beri jangka waktu untuk toleransi kaya gitu," kata Herwin.

Baca juga: Selama Lebaran, Volume Sampah di Pontianak Kalbar Capai 600 Ton Per Hari