Yogyakarta Terapkan PPKM Mikro Jelang Libur Tahun Baru, Obyek Wisata Tetap Buka

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro menjelang Tahun Baru dengan mengaktifkan kembali Satgas Covid-19 di tingkat RT dan RW.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten/kota.

Dalam pertemuan tersebut, kabupaten/kota diminta mengaktifkan satgas Covid-19 di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW.

Baca juga: Respons HB X soal Rencana Pemerintah Pusat Terapkan PPKM Mikro di DIY

"Ini sudah kita galakkan PPKM mikro, misalnya di kelurahan kota ada 45 kelurahan yang kurang efektif satgasnya tinggal 7 atau 8, kita galakkan. Tempat lain juga gitu, supaya dilakukan lagi inventaris satgas-satgas," ujar Aji saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (29/12/2021).

Aji mengatakan, penerapan PPKM mikro bertujuan melihat secara detail kondisi Covid-19 sekaligus menggambarkan kondisi penyebaran di tiap wilayah.

"Pendekatannya pakai PPKM mikro supaya tahu persis bagaimana satu RT, RW, kelurahan, menggambarkan proses penularan. Kita enggak terlalu galau begitu ada 8 (kasus positif), besoknya turun 3, tidak jadi klaster," kata dia.

Kendati demikian, Aji mengatakan, obyek-obyek wisata tetap buka selama penerapan PPKM mikro. Hanya saja jumlah wisatawan akan dibatasi. 

"Kalau kita lihat pembatasannya jumlah pengunjung, lalu jam buka kan tidak kita batasi, mereka sudah biasa jam 22.00 tutup," terangnya. 

Baca juga: Dosen PTN di Yogyakarta Ditangkap, Diduga Terlibat Penipuan Bermodus Sewa Tanah Desa

Untuk PPKM mikro kali ini, lanjut Aji, berfokus pada pengawasan tingkat RT dan RW serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi, mengingat penggunaan aplikasi ini dinilai masih belum maksimal.

"Lebih pengawasan ke tingkat RT/RW dan pemanfaatan PeduliLindungi karena banyak yang punya tapi tidak ditegakkan. Terutama di tempat umum dan destinasi wisata," ucapnya.

Menurutnya, hal itu terjadi karena para pengelola tempat usaha masih kesulitan mendapatkan kode QR PeduliLindungi lantaran masih mengajukan permohonan secara pribadi.

"Prosedurnya harus pakai asosiasi. Harus ada komunikasi dengan Kemenkes yang  perorangan ini gimana," kata dia.